Pilkada Saat Pandemi Corona

Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan secara resmi virus corona sebagai bencananasional. Keputusan tersebut diambil oleh Pemerintah menyusul semakin bertambahnya jumlah pasien yang positif mengidap corona.

Meski tidak dilakukan lockdown (isolasi) terhadap wilayah yang ditengarai menjadi area penyebaran virus corona, tetapi pembatasan terhadap aktivitas yang melibatkan banyak orang menjadi arahan pemerintah. Bahkan beberapa kegiatan (event) yang melibatkan banyak orang sementara ditunda menunggu waktu yang tepat.

Lantas bagaimana kelanjutan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ditengah pandemi virus corona? Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam merespon pandemi virus corona yang mewabah di Indonesia?

Force Majeure

Pandemi virus corona yang berkembang – jumlah area, suspek (suspect), yang positif dan bahkan sudah meninggal – kemudian disusul dengan status bencana nasional perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Termasuk penyelenggara Pemilu yang saat ini sedang menyiapkan agenda Pilkada serentak tahun 2020.

Terutama daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan merupakan area persebaran virus corona tersebut.

Perhatian ini terutama karena sejumlah tahapan Pilkada melibatkan banyak orang. Sementara proses penularan virus corona salah satunya melalui kontak langsung dengan penderita yang positif terkena virus corona.

Beberapa tahapan Pilkada yang melibatkan interaksi langsung dan melibatkan banyak pihakyaitu verifikasi faktual dukungan calon perseorangan (26 Maret – 15 April), pencocokan dan penelitian data pemilih (18 April – 17 Mei), kampanye (11 Juli – 19 September), dan pemungutan dan penghitungan suara (23 September).

Oleh karena itu untuk mengantisipasi persebaran virus corona yang menular melalui kontak langsung, penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU perlu menimbang kebijakan yang diperlukan dalam merespon penyebaran virus ini.

Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ketentuan mengenai keadaan memaksa (force majeure) diatur, yaitu manakala terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya yang menyebabkan sebagian tahapan tidak dapat dilaksanakan, maka Pilkada dapat ditunda.

Bahkan, keadaan memaksa (force majeure) ini mempunyai presedan dalam beberapa penyelenggaraan Pilkada.

Seperti yang terjadi pada Pilkada 2018 di dua Kabupaten di Provinsi Papua yang mengalami wabah penyakit campak dan gizi buruk.

Bahkan beberapa daerah juga mengalami penundaan disebabkan karena katerlambatan logistik dan konflik yang terjadi.

Sementara dilevel nasional, otoritas (pemerintah pusat) telah menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional.

Kebijakan tersebut disertai dengan pemberian otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengontrol persebaran virus corona. Dengan keputusan tersebut, KPU tentu dapat menjadikannya dasar dan acuan dalam menimbang pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil.

Langkah KPU

Meski tersedia pilihan kebijakan penundaan dengan klausul keadaan yang memaksa (force majeure) tidak serta merta KPU harus mengambil langkah itu. KPU harus mempertimbangkan banyak aspek.

Oleh karena itu, beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu, KPU harus melakukan assesment untuk menentukan seberapa luas dan seberapa genting dan tahapan apa saja yang perlu ditunda kalau itu perlu ditunda.

Kedua, KPU harus melakukan koordinasi dengan para pihak terutama kementerian lain,misalnya dengan DPR, Kemendagri, Kemenkes, Bawaslu, DKPP, TNI/Polri, IDI, partai politik dan para ahli (hukum, kesehatan, dan politik). Pertemuan tersebut diperlukan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya bersama untuk mengurangi dampak buruk dari persebaran pandemi virus corona.

Ketiga, KPU perlu mereview beberapa tahapan yang sekiranya bisa dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung bisa dipertimbangkan. Misalnya, sosialisasi yang melibatkan banyak pihak sementara waktu bisa dilakukan melalui media online dengan berbagai platfrom yang tersedia.

Tetapi beberapa tahapan seperti verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, dan pemungutan suara tidak mungkin dilakukan secara online, karena petugas harus bertemu langsung, tatap muka dengan pemilih/pendukung.

Disamping karena secara hukum tidak memungkinkan, secara teknis juga sulit dilakukan. Sementara tahapan kampanye bisa dipertimbangkan untuk dilakukan secara online atau melalui media penyiaran (Radio dan TV). Tentu dengan kearifan para peserta pemilihan.

Keempat, KPU dan Bawaslu perlu mengontrol terutama aspek kesehatan dan kebugaran petugas-petugas yang berjibaku dilapangan, khususnya petugas PPDP, Pengawas Desa/Kelurhan, PPS, PPK, Panwascam dan petugas verifikasi yang bekerja dilapangan saat tahapan berjalan.

KPU dan Bawaslu perlu berkaca pada peristiwa kematian banyak penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 yang lalu. Diatas semua itu, tentu kita patut berdo’a agar kita semua diberikan kesehatan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Wa Allahu A’lam.

catatan: artikel ini terbit di Harian Tribun Timur, 17 Maret 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *