Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Catatan Tambahan untuk Bang Sofyan Sjaf)

Bang Sofyan Sjaf di geotimes pada tarikh (4/8/2019) menulis artikel menarik dengan judul “Muhammadiyah dan Tajdid Desa”.

Tulisan tersebut menawarkan pentingnya Muhammadiyah untuk mengambil bagian dalam upaya melakukan pembaruan desa dengan meletakkan kembali desa sebagai kekuatan ekonomi, sosial-politik dan budaya dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Terhadap tawaran tersebut, Bang Sjaf mengemukakan beberapa realitas desa diantaranya yaitu: pertama, desa merupakan lokus produksi dan reproduksi pangan. Kedua, desa-desa dengan corak agraris tersebut sebagaian besar berada di Indonesia timur dan identik dengan desa tertinggal. Ketiga, desa-desa itu umumnya merupakan kantong kemiskinan. Keempat, desa merupakan penghasil pangan utama. Kelima, penguasaan pangan berarti bahwa juga menguasai politik, ekonomi dan sosial.

Tulisan ini adalah upaya penulis menyambut atas gagasan-gagasan penting dan strategis yang dikemukakan oleh seorang kader Muhammadiyah cum akademisi yang cukup lama malang melintang dalam isu-isu desa.

Penulis mencoba menambahkan beberapa hal dengan mencoba merefleksikan perjalanan Muhammadiyah dalam bergulat dengan isu-isu sosial dan pengembangan masyarakat. Disamping itu, penulis juga mengusulkan pentingnya memahami hambatan-hambatan kultural yang mungkin akan dialami oleh Muhammadiyah dalam upayanya melakukan pemberdayaan desa.

Mendampingi Almarhum H. Said Tuhuleley dalam suatu diskusi dengan pengemudi becak

Modal Muhammadiyah

Jika dirunut kembali, percakapan mengenai desa bukanlah hal yang baru di organisasi yang didirikan oleh Kiai Dahlan itu. Setidaknya pada 1956 saat Muktamar 33, Muhammadiyah telah membicarakan pentingnya kontribusi organisasi itu dalam pembangunan desa. Khususnya desa-desa yang merupakan tempatan bagi wilayah transmigrasi yang merupakan proyek pemerintah saat itu.

Pada tahun 1969 saat dilangsungkan Muktamar ke 37 di Yogakarta, Muhammadiyah secara lebih tegas merumuskan programnya dalam pembangunan masayarakat desa dengan fokus pada (1) membangun jiwa bersama, (2) membangun ekonomi desa, (3) membangun kesejahteraan desa, dan (4) membangun pemerintahan desa.

Di Rumah Ketua Kelompok Tani di Kokap, Kulonprogo dalam suatu assesment kebutuhan kelompok; Bang Said, Ahmad Romadhoni dan penulis

Sebagai tindak lanjut keputusan Muktamar maka pada sidang tanwir di Ponorogo tahun 1970 dirumuskanlah program dan organ yang mengurusi isu pembangunan masyarakat desa yaitu biro pembangunan masyarakat desa (Pemasa) yang dikoordinir oleh seorang tokoh pendiri Kokam, yaitu H.S. Projokusumo. Dalam sidang tanwir itu, H.S. Projokusumo menyampaikan pokok-pokok program sebagai berikut:

  1. Pokok-pokok program pembangunan masyarakat desa adalah pembangunan jiwa beragama Islam, pembangunan ekonomi desa, pembangunan kesejahteraan di desa, ikut serta membangun pemerintahan desa yang kuat;
  2. Hal-hal yang mendorong diadakannya program pembangunan masyarakat desa di latar belakangi bahwa masyarakat desa hamper 100 % berpendudukn Islam; tetapi sebagian besar belum mengerti tentang ajaran Islam; apalagi kesadaran sebagai orang muslim;
  3. Masyarakat desa adalah basis masyarakat Indonesia; basis ekonomi, basis ketahanan rakyat oleh karena itu banyak kelompok atau kekuatan yang mengarahkan perhatian dan kegiatan di desa-desa; dan
  4. Masyarakat desa selalu menjadi korban karena keterbelakangannya; dan
  5. Keluarga Muhammadiyah bagian terbesar adalah hidup di desa.

Berikutnya kita bisa melihat lebih lanjut upaya Muhammadiyah yang lain dalam konteks mikro (jamaah atau komunitas) dalam pengembangan masyarakat. Upaya tersebut dirumuskan Muhammadiyah pada tahun 1971 di Muktamar Makassar yaitu dakwah kultural dan program keluarga sakinah. Bahkan pada sidang tanwir di Bali tahun 2002, kerangka konsep dakwah kultural dipertajam dengan menyusun buku dan sejumlah seminar dan studi mengenai upaya tersebut. Program dakwah kultural ini merupakan upaya lebih lanjut dari program dakwah jamaah yang pernah diupayakan oleh Muhammadiyah.

Program diatas adalah sebagian dari upaya Muhammadiyah untuk mendekati basis-basis umat yang berada di level komunitas atau jamaah. Bahkan menyadari pentingnya basis jamaah itu, pada Muktamar tahun 2010 di Yogyakarta, Muhammadiyah membentuk gugus tugas khusus yang mengurusi ranting dan cabang Muhammadiyah yaitu Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR).

Bang Din dalam sebuah acara MPM di Serang, Banten menjelang Muktamar satu Abad

Di Aisyiyah, organisasi otonom Muhammadiyah yang bekerja pada isu-isu perempuan dan anak mengembangkan program keluarga sakinah dan qoryah thayyibah (QT). Program tersebut diartikan sebagai suatu perkampungan atau desa dimana masyarakatnya benar-benar menjalankan ajaran islam secara total, baik dalam hablun minallah maupun hablun minannas, dalam bidang aqidah, ibadah, mu’amalah dan akhlak (Sukmawani, 2012). Lebih jauh dijelaskan bahwa karakteristik QT itu antara lain: (1) terciptanya suasana agama dalam keluarga, (2) ekonomi stabil, (3) kesehatan memadai (jasmani – rohani), (4) pendidikan optimal, dan (5) hubungan harmonis inter-antar anggota.

Bahkan pasca Muktamar tahun 2000, Muhammadiyah mencoba masuk pada isu yang boleh dikata baru bagi organisasi itu, yaitu membentuk Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani dan Nelayan (LPBTN) yang dikoordinir oleh almarhum Moeslim Abdurrahman. LPBTN lalu bertransformasi menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) setelah Muktamar 2005 di Malang. Lembaga ini melalui tokohnya, almarhum Said Tuhuleley mencoba masuk ke isu-isu pertanian dan pangan, desa, kelompok marginal (disabilitas dan miskin kota), dan masyarakat (adat) Kokoda di Papua Barat.

Dari uraian diatas, sebenarnya Muhammadiyah tidaklah baru dalam isu-isu desa dalam pengertian bahwa Muhammadiyah pun banyak menyelenggarakan programnya pada ruang desa. Meski memang tidak bisa dipungkira bahwa organisasi ini adalah organisasi dakwah yang disamping membawa misi sosial-ekonomi, juga membawa misi Islam (rahmatan lil alamin). Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat misalnya, Muhammadiyah tidak melihat apakah target program tersebut warga Muhammadiyah atau tidak, tetapi melihatnya lebih luas pada level masyarakat, tanpa melihat lagi asal usul atau identitas subyek program. Seperti di Wajo, Sulsel dalam kegiatan MPM di Kabupaten itu, beberapa diantara dari mereka yang memperoleh manfaat adalah warga Nahdliyin. Sampai suatu ketika, Ketua MPM Sulawesi Selatan, alm. Husni Yunus pernah ditanya peserta pelatihan. “Bapak, bisa tidak kami bikin MPM di NU”.

Meski program-program diatas telah dirumuskan dan sebagian sudah dilakukan tetapi ada hal saya kira yang perlu diperkuat adalah mencoba mengorganisasikan program tersebut secara lebih sistematis dan terkonsolidasi. Termasuk pertanyaan pokok saya, adalah bagaimana Muhammadiyah memandang desa? Ini perlu sebagai paradigma dan kacamata bagi para aktivis Muhammadiyah dalam menapaki perjalanan menelusuri, menemukan masalah dan berkarya di desa.

Menyelesaikan Hambatan

Berikutnya yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan hambatan kultural yang seringkali menjadi “problem” dalam membawa Muhammadiyah dalam kerja-kerja pemberdayaan desa.

Problem kultural tersebut adalah posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis yang berbasis kota. Posisi ini menurut Djohan Effendi meletakkan Muhammadiyah sebagai gerakan salafiyah yang menghendaki pemurnian dan usaha purifikasi dalam bidang aqidah dan ibadah. Akibatnya dalam praktik, pengurus Muhammadiyah dalam berinteraksi dengan masyarakat desa masih terkesan kaku dan ada jarak.

Meski demikian, Muhammadiyah tidaklah tunggal dalam wajahnya. Ini misalnya dapat kita lihat dari studi yang dilakukan oleh Mulkhan (1999) di Wuluhan, Jember yang menemukan varian orang Muhammadiyah dari prespektif sosiologi keagamaannya yaitu Muhammadiyah-Ikhlas, Muhammadiyah-Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah-NU (Munu), dan Muhammadiyah-Marhean (Marmud).

Nah, dari studi itu dapat kita ketahui bahwa ternyata wajah keagamaan orang Muhammadiyah cukup beragam. Artinya ada peluang dan ruang untuk masuk pada isu-isu desa yang lebih beragam. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan hambatan-hambatan kultural yang ada dengan menghadirkan kembali teologi al-Ma’un.

Teologi al-Ma’un – pemihakan pada kaum tertindas – yang merupakan ajaran Kiai Dahlan dapat menjadi sandaran teologis sekaligus kerangka aksi dalam pengembangan agenda dan tajdid (desa) Muhammadiyah. Tawaran Bang Sofyan Sjaf perlu dibicarakan lebih lanjut untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dan kerangka kerjanya. Wallahu a’lam. 

Masmulyadi, merupakan Wakil Sekretaris MPM PP Muhammadiyah periode 2008-2015

Ibu-ibu kelompok dampingan MPM di Desa Ngoro-oro, Kabupaten Gunung Kidul dalam suatu pertemuan rutin yang difasilitasi oleh PRM Ngoro-oro
Antusiasme Ibu-Ibu seusai pertemuan di Desa Ngoro-Oro, Gunung Kidul
penulis menfasilitasi pertemuan kelompok
Penulis menemani salah satu petani kakao membuat bokasi
Bang Said dan Prof. Zamroni dalam suatu workshop pengembangan industri kecil berbasis pangan
Pak Rame, penggerak Muhammadiyah Cabang Kalibening, Banjarnegara sedang serius berdiskusi dalam workshop industri kecil berbasis pangan

moel

I'am a socioeconomist, (etnografi) marketing, participatory trainer and election specialist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *